Lengkapi Isian!

Hide Lengkapi Isian!

Lupa password?

Lengkapi Isian!

Lengkapi Isian!

Lengkapi Isian!

Hide Lengkapi Isian!

Hide Lengkapi Isian!

Lupa Password? Silahkan masukkan alamat email Anda. Anda akan menerima email yang berisi password baru Anda.

Lengkapi isian!

Kembali ke log-in

Close

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara LAPAN dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM

Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman Dan Perjanjian Kerjasama antara LAPAN dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.    
Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M. selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan dalam sambutannya bahwa cakupan area tambang di Indonesia sangat luas dan jumlahnya cukup banyak. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian ESDM sebagai tupoksi dalam pengawasan kegiatan tambang. Meskipun otonomi daerah sudah diberlakukan. Provinsi dapat mengeluarkan izin tambang, namun dalam hal pengawasannya tidak ketat, karena terbatasnya jumlah inspektur tambang. Kementerian ESDM memiliki beberapa inspektur tambang, namun jarak lokasi tambang dengan pusat menjadi kendala untuk melakukan pengawasan tambang. Adanya kerjasama antara LAPAN dan Kementerian ESDM diharapkan dapat membantu tupoksi di ESDM dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pengawasan tambang. Pemanfataan teknologi penginderaan jauh dapat membantu pengawasan kegiatan pertambangan yang lokasinya sulit diakses. Ketersediaan data dan berbagi informasi menjadi hal penting untuk membantu program pengawasan kemajuan tambang, reklamasi, dan pasca tambang menggunakan pendekatan penginderaan jauh. Jika pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berjalan, nantinya pengawasan kegiatan lainnya akan disampaikan di Kementerian ESDM seperti direktorat listrik dan migas. Kegiatan - kegiatan tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu perlu adanya pengawasan terhadap kegiatan program secara periodik, intensif, yang terkendala oleh jarak. Adanya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh ini diharapkan dapat mempermudah sesuatu yang sulit menjadi sesuatu hal yang mungkin dan mudah untuk dilakukan.
Dr. Orbita Roswintiarti, Deputi Pengideraan Jauh-LAPAN juga menyampaikan bahwa LAPAN telah mendapatkan mandat untuk menyediakan data dan informasi penginderaan jauh berdasarkan Undang-undang No 21  tahun 2013  tentang Keantariksaan. LAPAN sudah menyelenggarakan kegiatan ini sejak awal tahun 1980 an. Data penginderaan jauh sangat beragam, yaitu: data dari satelit, drone, balon udara dan wahana lainnya. LAPAN saat ini sudah memiliki satelit eksperimental, yaitu: Satelit LAPAN A1, LAPAN A2, dan LAPAN A3 yang memiliki skala mikro. Nantinya, setelah LAPAN meluncurkan satelit LAPAN A4 dan LAPAN A5 diharapkan dan berencana akan memiliki satelit yang dapat beroperasional. LAPAN memiliki tiga tiga stasiun bumi yang terletak di Pare-pare (Sulawesi Selatan), Jakarta, dan Rumpin Bogor. Data penginderaan jauh memiliki multi-resolusi, yaitu berbagai macam resolusi, mulai dari resolusi sangat rendan (1km, 500m, 250m) biasa digunakan untuk pemantauan titik panas dan lainnya, untuk pemantauan sumberdaya alam, biasanya digunakan citra resolusi menengah (15 m dan 30 m). Kebutuhan penggunaan data resolusi tinggi menjadi kebutuhan penggunan pada semua sektor. Tahun 2012  LAPAN mulai menerima data resolusi tinggi SPOT 5, dan di tahun 2013 LAPAN menerima SPOT 6 dan SPOT 7. Terkait dengan kebutuhan lainnya, dan berkaitan dengan kegiatan Tata ruang, penilaian objek pajak diperlukan citra yang resolusinya lebih tinggi (50 cm) citra satelit Pleades. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, semua lembaga pemerintah dan kementerian dapat memperoleh data tersebut secara gratis, berdasarkan permintaan data untuk kebutuhan pengguna. Deputi bidang penginderaan jauh terdapat dua pusat, yaitu: Pusat teknologi dan data penginderaan jauh (Pustekdata), dan Pusat pemanfaatan penginderaan jauh (Pusfatja). Berkaitan dengan perolehan dan akuisisi data dilakukan oleh Pustekdata, sedangkan berkaitan dengan pemanfaatannya dilakukan oleh Pusfatja, yang mencakup beberapa sektor seperti kehutanan, pertanian dan lainnya. Ketersediaan data penginderaan jauh yang multi-misi, yaitu: multi satelit, multi sensor, multi resolusi dan ketersediaan yang multi-tempotal dapat dimanfaatkan oleh penggunan untuk kepentingan tertentu. Kerjasama ini harus dijalankan untuk memberikan solusi dan permasalahan berbasis penginderaan jauh mengingat Indonesia itu sangat luas. Pemanfataan data penginderaan jauh sudah berlisensi pemerintah sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatan seoptimal mungkin.